Simulacra Baru itu bernama Suramadu

Oleh: Susilo



Rabu, 20 Agustus 2003, lalu dikatakan Jawa Timur mencatat sejarah baru; yakni diresmikannya pemancangan tiang pembangunan Jembatan Suramadu oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Penyebutan fenomena ini sebagai titik sejarah baru yang cukup monumental setidaknya dapat kita temui pada pemberitaan berbagai media massa cetak maupun elektronik. Dikatakan demikian barangkali karena dua hal yang cukup berharga (setidaknya bagi media massa dan bagi para stakeholder atas pembangunan jembatan tersebut) bertemu dalam satu acara.



Pertama, kedatangan presiden (pejabat pemerintahan pusat) ke Jawa Timur (daerah) tentu patut menjadi sorotan tersendiri. Tak hanya media, masyarakat Jawa Timur dan Surabaya khususnya tentu saja menyambut gembira kedatangan orang no. 1 ini.



Kedua, Jembatan Suramadu sendiri sebagai tujuan kedatangan Megawati pun merupakan proyek yang sangat fenomenal. Jembatan ini direncanakan akan menghubungkan dua pulau pada dua titik; yakni Surabaya (P. Jawa) dan Bangkalan (P. Madura). Menurut catatan media, meskipun bukan jembatan antar pula pertama, Suramadu nantinya akan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yakni mencapai 5,4 kilometer.



Namun, kedua soal monumental yang melingkupi fenomena pembangunan Jembatan Suramadu ini bisa juga dianggap sebagai bayang-bayang. Atau sebagai realitas bayang-bayang. Berbicara mengenai bayang-bayang saya tiba-tiba teringat pada sebuah dialog klasik dalam Republic-nya Plato, buku ketujuh.







Simulacra Baru

“Bayangkanlah manusia-manusia yang hidup dalam semacam sarang di bawah tanah, dengan lubang yang terbuka ke arah cahaya memanjang sepanjang sarang itu. Orang-orang itu telah tinggal di sana sejak kecil. Kaki dan leher mereka terantai sehingga mereka tidak dapat bergerak. Mereka hanya dapat melihat hal-hal yang di depan mereka. Belenggu mereka di atur begitu rupa sehingga mereka tidak bisa memutar kepala mereka. Di atas dan di belakang kepala mereka ada cahaya api menyala. Di antara api dan para tawanan itu ada jalan yang ditinggikan. Anda akan melihat dinding rendah dibangun sepanjang jalan itu, seperti sebuah layar dengan para merionet yang memainkan boneka-boneka mereka.



Saya paham, katanya.



Apakah anda juga paham, kataku, orang-orang yang melewati dinding membawa bejana, yang tampak pada dinding; juga gambar manusia dan binatang, terbuat dari kayu dan batu dan bermacam-macam bahan; dan sebagian tawanan, seperti yang anda duga, tengah mengobrol, dan sebagian lagi diam?



Ini gambar aneh, katanya, dan mereka adalah tawanan-tawanan aneh.



Seperti diri kita, jawabku, mereka hanya dapat melihat bayangan mereka, atau bayangan satu sama lain, yang diproyeksikan oleh api ke atas dinding gua?



Benar, katanya, apalagi yang dapat mereka lihat selain bayangan jika mereka tidak dapat menggerakkan kepala mereka?



Begitu pula, bukankah obyek yang dibawa seperti itu mereka lihat sebagai bayangan?



Benar, katanya.



Dan seandainya, mereka sanggup berbicara satu sama lain, bukankah mereka hanya akan menyebut apa yang ada di depan mereka.”



Kisah manusia-manusia dalam gua ini sudah berumur ribuan tahun dan Walter Lippman , penulis buku klasik Public Opinion, memulai bukunya dengan kisah itu. Dalam kehidupan politik, sebagaimana tulis Jalaludin Rakhmat dalam pengantar atas buku Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek (1989), tokoh-tokoh yang kita lihat dalam panggung politik adalah bayangan.



Kita menyusun cerita berdasarkan bayangan-bayangan itu.



“Tentu saja,” kata Lippman (1949: 5), “tokoh-tokoh penguasa itu adalah pribadi-pribadi hasil konstruksi kita. Apakah mereka sendiri mempercayai karakter publik mereka, atau apakah mereka hanya menyuruh orang lain untuk mementaskan mereka, selalu ada dua diri – diri publik dan diri sendiri, diri perseorangan dan diri di depan orang lain.”



Tak hanya Lippman yang menggunakan pendekatan ini untuk melihat realitas. Sosiolog kondang dari Abad-20 Erving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life (1959) juga menelaah kehidupan manusia dengan paradigma dramaturgis. Dalam pandangan Goffman setiap kali kita berinteraksi maka kita selalu ingin mengelola kesan (impression management) yang kita harapkan tumbuh pada orang lain. Kehidupan sosial, oleh Goffman, pada gilirannya diibaratkan sebagai sebuah panggung teater; panggung sosial berikut aktor (sekaligus sutradara dan penulis naskah), setting, tata lampu dan irama musiknya. Prilaku pengelolaan kesan itu tanpa sadar atau sengaja, untuk meningkatkan status sosial, kepentingan finansial, atau politik tertentu. Sehingga pada gilirannya ada front region dan back region pada kehidupan sosial kita. Ada realitas nyata dan realitas semu atau bayang-bayang dalam kehidupan sosial kita.



Contoh yang baik mengenai pengelolaan kesan dan presentasi diri dengan menggunakan tim adalah pemeriksaan terhadap mantan presiden Soeharto mengenai praktek KKN-nya oleh tim Kejaksaan Agung di Jakarta, sebagai front region. Dan back regionnya adalah percakapan telepon Habibie dengan Jaksa Agung (waktu itu) Andi Ghalib yang bocor ke media massa.



Contoh lain bisa anda dapati pada pemberitaan Kompas, Jum’at 14 Feb 2003 berjudul: Suksesi Jembatan Suramadu. Pada hari Senin (10/2), Gubernur Jawa Timur (Jatim) Imam Utomo mengantar sejumlah tokoh masyarakat bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta. Tujuannya, antara lain meminta Kepala Negara meresmikan pembangunan jembatan Surabaya-Madura sepanjang 5,4 kilometer.



Pada hari Selasa, Gubernur Jatim pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 06.00. Kemudian Imam Utomo duduk di kelas bisnis. Lalu, pada hari, jam, dan pesawat yang sama, kebetulan ada Menteri Keuangan Boediono yang juga akan ke Surabaya.



Namun, yang mengagetkan para penumpang Garuda, termasuk Kompas yang ada dalam pesawat tersebut, Menkeu justru duduk di kelas ekonomi. Sungguh ironis memang. Tapi, itulah gambaran pejabat publik kita yang sebagian besar tidak memiliki sense of crisis.



Ada pejabat yang benar-benar tampil sederhana seperti yang ditunjukkan Boediono, tetapi ada pula yang merasa atau mentang-mentang sebagai raja kecil di daerah.



Seandainya Menkeu mengetahui tujuan kedatangan rombongan Gubernur Jatim ke Jakarta, mungkin juga akan bertanya bagaimana pemerintah mau membiayai pembangunan proyek Suramadu senilai Rp 2,3 trilyun kalau para pejabat di daerah lebih mementingkan gaya hidup yang tinggi ketimbang upaya penghematan.



Peristiwa hari Senin dalam pemberitaan itu bisa dianggap sebagai front region dari kasus proses pembangunan Jembatan Suramadu. Peristiwa hari Selasa berikut pengandaian penulis beritanya, bisa dikatakan sebagai back region dari Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan beberapa tokoh masyarakatnya.



Dan seandainya kita sempat bersepakat bahwa kehidupan sosial (dan politik), mengikuti pandangan Goffman dan Lippman maka kedatangan Presiden kali ini; dalam rangka peresmian pemancangan tiang pertama Jembatan Suramadu pun bisa diajukan sebagai pemeranan sosiopolitik dan pengelolaan kesan. Pada latar belakangnya ada upacara permohonan; artinya tak cukup dengan surat permohonan yang diajukan secara resmi, yang bisa dirunut tradisi dari jaman rezim Orde Baru dimana para menteri senantiasa membungkuk-bungkuk ketika menyalami sang Smilling General sampai ke wilayah-wilayah feodal-aristokasi Surakartahadiningrat atau Ngayogyakartahadiningrat.



Jikapun makna tentang realitas sosiopolitik pembangunan Jembatan Suramadu sempat kita negosiasikan, itu artinya kita perlu kembali pada celoteh Saussure-Durkheim, dan dipertemukan dengan Levi-Strauss sehingga kita bisa memastikan bahwa makna sebuah realitas/fenomena itu bersandar pada siapa berinteraksi dengan siapa. Namun betapa pun kesepakatan ini masih mengandaikan adanya suatu makna baku/asasi/hakiki di luar sana. Dan makna hakiki itu kemudian dinegosiasikan ketika anda bertemu dengan saya dalam ruang-ruang publik atau media massa seperti kali ini. Jadi ada sesuatu (makna kebenaran) yang baku di luar sana dan ada yang (kemudian) berinteraksi, setiap interaksi akan melahirkan realitas baru dan realitas itu menjadi jamak. Pada gilirannya realitas yang jamak (banyak) itu menjadi mitos-mitos (seperti hantu) atau realitas hidup itu sendiri.



Gagasan-gagasan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Baudrillard yang bicara panjang lebar tentang realitas simulacra. Secara sederhana, jika tidak dianggap gegabah, simulakra itu bisa diandaikan sebagai pandangan orang yang nyaris semaput (sebut saja Samun) dan kemudian membuat lukisan pemandangan. Dalam prosesnya Samun kerap ada melihat benda di depannya tampak kabur, samar atau melipatgandakan diri. Kemudian, mengikuti pandangannya yang mewah ini, Samun menghasilkan lukisan penuh garis-garis bayang.



Pada seperempat terakhir abad ke-19, sepertinya semua orang berusaha menjelaskan gerak melalui sains. Pada 1880, para penemu di dunia sadar bahwa gambar bergerak hampir ditemukan. Semua orang ingin menjadi yang pertama. Namun akhirnya, Thomas Alfa Edison, lelaki tua bandel itu yang menjadi orang pertama yang mendaftarkan hak paten atas proses penggunaan potongan plastik foto yang jernih. Lalu film pun berkembang.



Ketika gambar bergerak mulai berkembang gila-gilaan, beberapa pelukis radikal saat itu segera mengeksplorasi gagasan bahwa gerak dapat dilukiskan ke dalam bentuk gambar tunggal di atas kanvas. Pengikut aliran futuris di Italia dan Marcel Duchamp di Prancis mulai menyederhanakan gambar bergerak secara sistematis dalam media statis. Duchamp melukis Seorang Telanjang menuruni tangga. Duchamp yang lebih mengutamakan gagasan suatu gerak daripada sensasinya, akhirnya menyederhanakan konsep gerakan menjadi satu garis. Duchamp terus melaju, seniman futuris membubarkan diri, dan perupa lain kehilangan minat terhadap jenis gambar bergerak lain. Dalam periode yang sama, orang lain pun meneliti bidang yang sama dengan tidak mencolok. Di antara gerakan dinamis para futuris dan konsep diagram gerakan Duchamp, di situlah terletak simulacra realitas Baudrillard.



Fenomena pembangunan Jembatan Suramadu pun pada gilirannya juga menjadi simulakra baru. Ada realitas peresmian tiang pancang jembatan ini, yakni di Kelurahan Tambakwedi, Surabaya, serta di Desa Laban, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Selain para petinggi dan undangan yang hadir dalam acara seremonial itu, penduduk sekitar tiang pancang itu pun menganggap peristiwa ini sebagai realitas yang nyata-nyata menyentuh kehidupan mereka. Para intelektual, kelas menengah, para calon investor pun menganggap fenomena ini sebagai realitas sebagaimana mereka ketahui dari media. Namun, barangkali bagi Mak Mursinah – pedagang kopi kaki lima yang pernah tergusur dari depan Kampus B Unair dan saat ini berdagang di bawah kecemasan kalau-kalau petugas tata kota menertibkan keberadaannya dari trotoar itu – realitas di Kelurahan Tambakwedi itu bukan sebuah realitas.



Memang ada juga sebagian orang yang berusaha menyambungkan fenomena ketaksadaran Mak Mursinah melalui obrolan mahasiswa pinggir jalan atau tukang becak dan karyawan Universitas Airlangga. Namun penyambungan terkesan itu terlalu jauh. Kalau pun Mak Mursinah terterpa informasi mengenai kedatangan presiden dan pembangunan Jembatan Suramadu, maka realitas – picture in our head, menurut istilah Lippman – itu terlalu samar bagi Mak Mursinah. Tidak menyentuh kehidupannya secara langsung.



Memperhatikan pemandangan ini kita jadi lebih mawas bahwa makna atas suatu realitas dan realitas itu sendiri bisa diciptakan dan diarahkan, sehingga tak ada lagi realitas sebenar-benarnya benar sebagaimana diandaikan oleh Levi Strauss maupun Durkheim. Jika demikian halnya maka bagaimana layaknya sikap kita terhadap fenomena peresmian pemancangan tiang pertama dan pembangunan Jembatan Suramadu. Jangan mudah percaya dan terpedaya, barangkali begitu.



Barangkali kita semua perlu sekali merenungkan arti pentingnya kedatangan presiden, selain dari meresmikan pemancangan tiang pertama jembatan itu. Dalam agenda politik nasional tahun 2004 merupakan tahun pesta rakyat dalam pemilu kesekian. Bisa jadi, kesediaan presiden meresmikan pemancangan tiang pertama Suramadu ada kaitannya dengan agenda 2004 itu. Lebih-lebih jika kita mengingat bahwa keberadaan Jembatan Suramadu itu pada posisi yang cukup strategis secara sosiopolitik di Jawa Timur yang bisa dikatakan sebagai basis NU dan notabene merupakan massa (solid) bagi PKB. Dengan demikian kedatangan Presiden dalam rangka peresmian pemancangan tiang pertama yang merupakan babak awal bagi drama pembangunan Jembatan Suramadu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Madura yang ada di Surabaya (demikian yang saya dengar dalam dialog interaktif pada Radio Suara Surabaya pada Rabu pagi itu mengenai acara seremonial ini) bisa menjadi saldo positif bagi citra diri Mbak Mega di depan masyarakat (calon) pemilih Jawa Timur. Padahal, menurut survey jajak pendapat Harian Kompas yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Agustus 2003 itu juga, tersurat bahwa Arek Suroboyo Tak Bangga dengan Pemimpin Bangsa. Kolom polling yang bertajuk sama itu dimulai dengan kalimat; Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2004 mendatang, muansa perebutan kursi nomor satu di negeri ini kian menajam. Para tokoh parpol yang sebagian di antaranya juga menjadi pejabat negara, mulai sibuk menggalang kekuatan masing-masing dengan mengerahkan segenap kekuasaan yang dimiliki.



Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan parpol tak mustahil terjadi. Tanpa terasa, hak publik terampas. Padahal di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia masih terkekang persoalan domestik dalam memenuhi kebutuhan fisik minimum setiap harinya.



Tak heran, sebagian arek Suroboyo yang menjadi responden dalam jajak pendapat ini risau atas kelakuan para pejaba negara yang notabene pemimpin bangsa tersebut..........Barangkali metode polling ini tidak dilakukan secara sengaja untuk mengkritisi kedatangan Presiden ini sebagai tindakan politik partainya. Mungkin juga ada kemungkinan kelemahan atas polling tersebut. Karena Kompas juga bisa salah seperti ketika menyebut salah satu kelurahan yang menjadi titik pemasangan tiang pancang Jembatan Suramadu; yakni Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Madura.



Kita pun perlu menanyakan ulang tentang pentingnya pembangunan Jembatan Suramadu itu sendiri. Apakah pembangunan ini akan lebih menguntungkan pemerintah atau masyarakatnya. Dalam dialog interaktif pagi itu di Radio Suara Surabaya saya mendengar komentar salah seorang penelpon yang menyatakan bahwa besar kemungkinan pembangunan ini akan lebih berorientasi bagi keuntungan pemerintah dan masyarakat yang ada di Surabaya. “Namanya saja sudah Suramadu, artinya kan kepentingan Surabaya dulu yang diutamakan...” tambah penelpon tadi.



Belum lagi terlaksana proyek pembangunannya, telah muncul pendapat tentang perlunya review atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) pembangunan Jembatan Suramadu ini. Pimpinan Proyek Induknya sendiri, Abdul Gafur Ismail, yang menyatakan hal ini. Tinjau ulang amdal ini dilakukan atas desain dan studi kelayakannya. Peninjauan ulang ini, didasarkan pada alasan yang cukup retoris yakni bahwa amdal lama telah melebihi masa berlakunya yang lebih dari lima tahun. Pertanyaannya kemudian, untuk sebuah proyek yang direncanakan akan berjalan selama lima tahun sejak 2002 sampai 2007 bagaimana bisa amdalnya habis tempo tahun ini. Lebih-lebih jika mengingat bahwa jembatan ini dirancang bakal tahan selama seratus tahun, apakah tidak lebih baik jika proyeksi seratus tahun itu juga dipenuhi.



Menurut Abdul Gafur Ismail, seiring dengan berjalannya waktu desain semula berubah menjadi lebih panjang, misalnya desain bentang tengah jembatan. Selain itu juga karena pertimbangan studi kelayakan dan pengujian terowongan angin. Dalam 5 tahun telah terjadi perubahan tak terduga untuk sebuah pembangunan jembatan yang diproyeksikan tahan selama 100 tahun, ironis tapi nyata. Juga saya pernah membaca tulisan Prof. Dr. J. Glinka SVD mengenai pengaruh peningkatan suhu udara yang terus kita rasakan saat ini terhadap lingkungan hidup kita. Secara nyata hal ini bisa rasakan sekarang, dimana beberapa daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Secara teoritis peningkatan suhu udara terus-menerus ini juga akan diikuti dengan peningkatan permukaan air laut.



“Dalam seratus tahun lagi,” ujar Prof Glinka dalam obrolan santai di suatu sore. “Jika peningkatan suhu udara terus seperti ini, maka ada kemungkinan Surabaya sudah terendam air.” Jika Surabaya terendam air akibat peningkatan suhu udara terus-menerus itu, bagaimana nasib Jembatan Suramadu seratus tahun lagi? Atau kita tidak perlu memikirkannya?



Lebih lanjut, proyek pembangunan ini masih terganjal oleh masalah pembebasan tanah. Lahan akses sisi Surabaya dari jembatan ini baru terbebaskan sekitar 35 persen dari total 11,5 hektarare (ha) luas tanah kebutuhan proyek. Lahan akses sisi Madura sudah terbebas 67 persen dari total 60 ha. Hal ini tidak serta-merta berarti bahwa penduduk Madura lebih merasa mempunyai kebutuhan akan jembatan itu ketimbang penduduk Surabaya. Satu hal yang pasti, persoalan pembebasan tanah masih menjadi masalah.



Belum lagi jika kita menguliti persoalan yang lebih pelik terkait dengan dampak sosial budaya atas pembangunan Jembatan Suramadu ini. Pembicaraan di Radio Suara Surabaya belum lagi selesai ketika acara peresmian sudah dimulai. Barangkali kita memang tak akan sempat berpikir lebih jauh lagi. Barangkali kita pun hanya bisa menikmati simulakra realitas pembangunan Jembatan Suramadu, seperti orang-orang dalam gua-nya Plato yang hanya bisa melihat bayang-bayang.

0803